Sistem Tanam Paksa dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Pedesaan Jawa

A. Pendahuluan
Unsur ekonomi adalah unsur paling penting dalam gerak sejarah, demikian pandangan para penganut economic determinant. Memandang bahwa ekonomi adalah unsur penting dalam permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Implementasinya, tulisan ini menggunakan pandangan para economic determinant untuk melihat bagaimana perubahan penting di pedesaan Jawa pada masa Sistem Tanam Paksa. Meskipun Burger (1986) pernah beranggapan bahwa di desa kehidupan ekonomi seringkali berjalan dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi, namun berhubung ini kajian sejarah ekonomi maka faktor-faktor sosiologis tersebut bisa kita reduksi sekecil mungkin.

Sistem Tanam Paksa, diperkenalkan awalnya antara kurun waktu 1830 dan 1835. Seringkali dipandang sebagai kelanjutan dari Preangerstelsel yang dilakukan hampir di semua Pulau Jawa (Hardjasaputra 1985). Pada tahun 1840 sistem ini hampir berjalan sepenuhnya, dengan sedikit pengadaptasian di beberapa daerah dan berlangsung hingga tahun 1870. Daerah yang tidak mengalami Sistem Tanam Paksa ialah daerah Voorstenlanden (Yogyakarta dan Solo) dan sebagian besar Madura. Selain dua daerah tersebut Priangan tetap dengan sistem Preangerstelsel untuk tanaman kopi, meski akhirnya diperkenalkan peraturan yang mirip dengan Sistem Tanam Paksa.

Setelah mengetahui Sistem Tanam Paksa akhirnya dihasilkan pertanyaan mendasar dalam tulisan ini. Bagaimana pengaruh Sistem Tanam Paksa terhadap pedesaan Jawa? Sejauh manakah pengaruh Sistem Tanam paksa terhadap masyarakat di pedesaan Jawa?

B. Kerangka Pemikiran Teoritis
Dalam penelitian ini, ada dua pengertian secara konsep yang harus dipahami secara mendalam. Pertama ialah mengenai pedesaan Jawa dan yang kedua ialah pengartian Sistem Tanam Paksa beserta implikasinya. Konsep pedesaan Jawa, mengutip dari Boomgard menjadi suatu yang terra incognita (hal yang tidak diketahui), namun pedesaan adalah lawannya dari kota. Yang mempengaruhi pun bukan masalah pekerjaan, karena beberapa wilayah di perkotaan tidak sedikit yang menggarap pertanian.
Begitupun di desa yang seringkali menjadi basis industri perkebunan. Namun sejauh ini, pandangan terhadap desa dikaitkan dengan ikatan sosial atau kekerabatan yang erat. Disini letak bagaimana melihat pedesaan dan perkotaan.

Sistem Tanam Paksa, secara kasar sudah dijelaskan di awal namun implikasinya yang belum terjamah. Disini implikasi memiliki pengertian bagaimana melihat pengaruh Sistem Tanam Paksa dalam kehidupan di pedesaan Jawa termasuk kedalaman (depthless) pengaruhnya tersebut.

C. Implikasi Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Pedesaan Jawa
Apa yang terjadi di Pedesaan Jawa pada Sistem Tanam Paksa? Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam bahasan ini. Awalnya perubahan pertama yang muncul ialah kemunculan Sistem Tanam Paksa itu sendiri. Sistem Tanam Paksa dapat diartikan dengan pergeseran dari politik dagang ke politik produksi. Jika pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa Sistem Tanam Paksa menggunakan peraturan yang sama di setiap wilayah, maka asumsi itu harus dihilangkan. Dalam pengejawantahannya itu sendiri, hampir di setiap desa memberikan reaksi yang berbeda. Dengan adaptasi sistem yang sesuai dengan desa itu sendiri.

Disini memperjelas bahwa kehadiran Sistem Tanam Paksa itu tidak secara kaku diterapkan di wilayah-wilayah kolonial. Namun disisi lain, van Niel tetap yakin dengan asumsi bahwa pada pokoknya Sistem Tanam Paksa adalah penghisapan dan pemerasan secara brutal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang gila dan haus akan kekuasaan dan uang. Sehingga kemunculan Sistem Tanam Paksa yang ditandai munculnya perusahaan perkebunan memberatkan ekonomi petani Jawa. Mengutip dari Fasseur,

"Perusahaan perkebunan adalah sekedar suatu beban baru yang diletakan di pundak petani Jawa, sebagai tambahan dari pajak tanah, tanpa balas jasa yang cukup atas pekerjaan yang telah dilakukannya (Fasseur 1986:150)”.


Kemunculan perusahaan perkebunan bukan tanpa sebab ataupun implikasi yang terjadi di masyarakat. Salah satu yang mendasar ialah berubahnya sistem kekerabatan yang awalnya berupa sistem feodal dengan sistem modern. Pengertian sistem feodal disini adalah sistem ekonomi yang dilakukan oleh pribumi secara patron-client. Sebagai contoh, dalam membangun rumah pada awalnya orang membantu secara sukarela. Mereka saling bergantian membantu, karena pada awalnya desa itu dibentuk dari beberapa ikatan kekeluargaan. Ketika muncul Sistem Tanam Paksa salah satu perubahaannya ialah mengenal sistem upah atau gaji. Jadi setiap pekerjaan membantu tersebut tidak diganti dengan pekerjaan lagi di lain waktu, tetapi dibayar melalui upah.

Kenapa hal ini menjadi sebuah sistem mendasar yang dirasakan di pedesaan Jawa? Karena hal ini juga mempengaruhi pada beberapa segi dalam kehidupan masyarakat antara lain mengenai upah tenaga buruh. Perlu digaris bawahi sejak awal terdapat tiga perubahan yang utama yang terjadi dalam Sistem Tanam Paksa menurut penafsiran van Niel, yaitu: 1. Pembentukan modal; 2. Tenaga buruh yang murah, dan 3. Ekonomi pedesaan.

Modal utama dalam perkebunan ialah tanah, di beberapa daerah tanah tersebut menjadi permasalahan yang pelik. Masalah yang terjadi misalkan hak-hak pemilikan tanah di dalam desa serta kesinambungan tradisi dan ikatan sosial diantara penduduk desa. Memiliki dan menguasai hak tanah secara individual menambah kerusakan dalam tatanan ketertiban di desa, karena secara ekonomis yang menggarap desa bukan bagian dari desa tersebut. Jika ada yang melawan atau tidak setuju dengan pemilikan tanah maka orang tersebut bisa diusir dari desa. Maka yang terjadi ialah peralihan struktur sosial dan ekonomi desa yang mengubah ikatan desa menjadi sebuah ikatan sosial dan suatu unit yang produktif.

Ketika ikatan desa menjadi sebuah unit yang produktif maka tujuan utamanya ialah pendapatan (income). Di beberapa daerah pasca-Sistem Tanam Paksa dilaksanakan, terlihat beberapa pemimpin desa telah berhasil menarik keuntungan dari kebutuhan-kebutuhan pemerintah itu untuk memperkuat kekuasannya dan melakukan pendekatan pribadi di dalam struktur pedesaannya. Jadi tidak sedikit dalam prakteknya bahwa yang memberatkan dalam Sistem Tanam Paksa itu adalah pihak pribumi (elit desa) itu sendiri.

Selain perubahan dalam pembentukan modal, ekonomi pedesaan juga menjadi salah satu permasalahan yang patut diperjelas dalam tulisan ini. Ketika Sistem Tanam Paksa muncul, terjadi perubahan terhadap hasil panen dan tenaga buruh yang murah menjadi pengaturan fungsional. Desa-desa dihadapkan menjadi pilihan sebagai sumber tenaga buruh dan juga hasil pertaniannya yang dapat ditarik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terkadang elit desa itu sendiri yang juga memberatkan masyarakat. Terlihat bagaimana elit atau kepada desa menjadi pemegang kekuasaan dalam pengawasan lahan, tenaga buruh dan hasil pertanian.

Ketika perusahaan yang terkait dengan STP (pabrik nila dan tebu, perusahaan kopi, teh dan tembakau) dibangun, maka wilayah yang menjadi tujuan ialah wilayah di daerah pertanian. Dorongan ekonomi yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik ialah permintaan yang besar terhadap tenaga kerja tetap dan musiman, dan akan bahan bangunan untuk mendirikan pabrik. Akhirnya yang terjadi ialah terjadi juga perpindahan penduduk dari satu desa ke desa lainnya. Selain itu muncul pula pasar-pasar di daerah pedesaan dan diversifikasi lapangan kerja.

Berbicara mengenai diversifikasi pekerjaan kerap identik dengan industrialisasi. Meski begitu, menurut Soeginjanto Padmo bahwa industrialisasi bukanlah fenomena baru pada tahun 1830, hanya peristiwa ini diperkuat dengan masuknya Sistem Tanam Paksa. Namun yang jelas, bahwa Sistem Tanam Paksa adalah bagian integral dalam cerita sejarah yang lebih panjang yang melibatkan hubungan Jawa masuk ke dalam suatu sistem ekonomi pasar.

D. Kesimpulan
Hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh Sistem Tanam Paksa terhadap pedesaan Jawa dan juga sejauh mana pengaruh Sistem Tanam paksa terhadap masyarakat di pedesaan Jawa. Sistem Tanam Paksa begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat di pedesaan Jawa. Hal ini terlihat dari,
1. Meningkatnya tekanan atas kepemilikan tanah
2. Permintaan akan tenaga kerja meningkat, selain dari sistem baru berupa kerja paksa juga akibat ketergantungan pada pekerja kuli untuk membangun prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, benteng, gedung, dan pabrik
3. Perubahan pemilikan tanah
4. Sistem kekerabatan ekonomi desa berubah, dari yang semula terikat oleh patron-client digantikan oleh sistem upah dan bayar.

E. Daftar Pustaka
Boomgaard, Peter, Anak Jajahan Belanda:Sebuah Sosial Ekonomi Jawa 1795-1886. Jakarta: Djambatan, 2004.
Booth, Anne, William J.O’ Malley, dan Anne Weidemann (eds.), Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1988.
Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
Soegijanto Padmo. “Ekonomi Perkebunan dan Keresahan di Pedesaan: Sebuah Survei Awal.” Humaniora, II, 1995: 55-63.

Twitter