Tasikmalaya Dalam Transisi: Dari Kotif Menjadi Kota Otonom ( 1999-2004 )

ABSTRAKSI
Perubahan di tingkat Pusat dengan kemunduran Presiden Soeharto menimbulkan beberapa harapan baru untuk memperbaiki nasib bangsa. Salah satu dari isu yang hangat saat itu adalah ter-bentuknya otonomi atau desentralisasi. Penghapusan UU No. 5 Tahun 1974 membawa dampak baru yakni berubahnya status kotif.

Tasikmalaya memiliki satu daerah kotif, dengan hapusnya UU tersebut ternyata Kotif Tasikmalaya harus berubah menjadi sebuah daerah yang mandiri, katakanlah sebagai kota yang otonom. Tentu setiap perubahan memiliki dampak-dampak dan perubahan.
Perubahan yang mendasar tentu memperpendek jarak biro-krasi yang sebelumnya kotif dibawah kabupaten. Selain birokrasi, dengan otonomi tersebut kotif (yang nanti menjadi kota) bisa mengatur sendiri daerahnya. Pembentukan tata ruang kota menjadi lebih teratur karena wilayah Kota Tasikmalaya yang cenderung lebih dinamis daripada Kab. Tasikmalaya.

Hal lain yang tercipta adalah perbaikan infrastruktur dan juga taraf hidup masyarakat Kota Tasikmalaya itu sendiri. Makin dinamis dalam gerak mobilitas penduduk juga salah satu indikator bagaimana keberhasilan Kota Tasikmalaya, tentu selain dengan meningkatnya soundscape khususnya dari segi kendaraan

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Sejarah kota belum banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan akademis.(1) Pernyataan tersebut tentu menjadi dua buah sisi mata uang, bisa menjadi sebuah kritikan atau justru semacam pencerahan. Menjadi kritik karena seringkali sejarawan hanya akan memiliki kecenderungan untuk mereproduksi tema-tema yang telah ada dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak terjadi terobosan penting secara tematik dalam penelitian sejarah.(2) Namun, pernyataan tersebut akan menjadi pencerahan seandainya ada kebijaksanaan dari seorang sejarawan untuk menggali tema-tema baru yang selama ini kurang diminati.

Sejarah kota setidaknya bisa memiliki 5 bidang garapan, yakni ekologi kota, transformasi sosial ekonomis, sistem sosial, problem sosial, dan mobilitas sosial.(3) Satu hal yang dirasa kurang dalam garapan tersebut ialah masalah ke-ruang-an. Bagaimanapun juga, kota akan berbeda dengan desa karena akan ada sebuah aspek spasial (ruang) yang sengaja dibentuk dan diregulasikan ketika kota muncul atau dimunculkan.

Kota adalah suatu domain dengan penduduk yang relatif padat namun dengan luas yang relatif terbatas. Domain disini adalah suatu ruang (space) sebagai hasil interaksi antara sistem sosial dan sistem lingkungan dengan sistem administrasi, kewenangan (authority), yuridikasi serta mekanisme dinamis yang berlaku dalam wilayah tersebut menurut perjalanan waktu.(4) Jika pengertian kota seperti kalimat sebelumnya, tentu setiap kota memiliki ciri atau identitas sendiri yang membedakan satu dan yang lainnya.

Memang, menjadi hal yang nisbi ketika Tasikmalaya direntang dalam kurun 1999-2004, sebuah periode waktu yang singkat. Akan tetap ada sebuah peristiwa menarik dimana terdapat suatu perubahan dalam sistem administrasi. Jika mengacu pada paragraf sebelumnya mengenai kota, tentu perubahan administrasi yang dimaksudkan sebelumnya juga akan mengubah pola interaksi.

Sekitar tahun 1999, bergulir wacana mengenai desentralisasi atau pemekaran wilayah setelah Orde Baru runtuh. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sejak pemerintahan Orde Baru yang berdiri pada 1966, mereka telah membangun sebuah pemerintah nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik dan ekonomi terpusat. Keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 membawa kepastian bahwa arah pembangunan di Indonesia akan dibawa melalui sentralisasi.(5) Meski das sollen dengan keluarnya UU tersebut membawa ke arah desentralisasi, tetapi das sein bahwa Indonesia dibawa ke arah sentralisasi terpusat.

Ketika Orde Baru makzul dan digulirkannya pemerintahan baru yang mengusung semangat reformasi, arah pembangunan berganti pula secara gradual menjadi kebebasan untuk melakukan otonomi secara luas. Hal ini ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999(6) dan UU No. 25 Tahun 1999.

Hingga akhir tahun 2007, setidaknya telah ada 7 provinsi, 135 kabupaten, dan 32 kota terbentuk sebagai hasil dari pemekaran wilayah.(7) Provinsi Jawa Barat pun mengalami proses otonomi daerah atau pemekaran wilayah.(8) Provinsi Jawa Barat adalah provinsi di Pulau Jawa yang paling banyak mengalami desentralisasi atau pemekaran wilayah.
Pada tahun 2000 terjadi pemekaran di wilayah Jawa Barat dengan kemunculan Provinsi Banten yang terdiri atas Kabupaten Tangerang, Serang, Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Setelah itu, muncul kota-kota baru yang struktur daerah atau pemerintahannya berasal dari kota adminstratif (kotif). Kota administratif ialah kota yang memiliki wali kota administratif yang bertanggung jawab kepada bupati dimana kota administratif itu berada. Contoh kota administratif di daerah Jawa Barat (sebelum ada Provinsi Banten), antara lain Kotif Cimahi, Kotif Tangerang, Kotif Cirebon, Kotif Banjar, dan Kotif Tasikmalaya.(9)

Seperti wabah penyakit epidemi yang melanda dengan cepat, “proyek” pemekaran wilayah pun menjangkiti Kota Administratif Tasikmalaya yang pada asalnya menginduk kepada Kabupaten Tasikmalaya. Ketika pembangunan di daerah Jawa Barat dirasa cukup deras ditambah oleh keinginan untuk menjadi sebuah kota yang otonom, muncul gerakan dari tingkat atas di Kota Administratif (Kotif) Tasikmalaya untuk mengajukan diri sebagai sebuah kota yang mandiri dan terlepas dari Kab. Tasikmalaya.(10)

Tanggal 17 Oktober 2001 adalah awal lahirnya Kota Tasikmalaya.(11) Setelah disetujui oleh Presiden dan diwakili melalui tanda tangan Menteri Dalam Negeri pada saat itu, terbentuklah Kota Tasikmalaya bersama kota lainnya yakni Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Pada tanggal 18 Oktober 2010, Drs. Wahyu Suradihardja dilantik sebagai pejabat walikota sementara di Gedung Sate, Bandung.

Sekelumit perjalanan hingga menjadi Kota Tasikmalaya tentu tidak sepraktis dalam urutan tulisan diatas, namun bisa memberi gambaran mengenai sejarah pembentukan dari kotif menjadi kota otonom atau kota mandiri (selanjutnya hanya disebut kota). Pembangunan wilayah tentu menjadi tujuan utama dalam terjadinya pemekaran wilayah, namun apakah itu semua sudah mencakup terhadap permasalahan sosial?

Berbagai harapan, idealisme, perubahan, pembaharuan, atau kemajuan akan berbenturan dengan kegelisahan, pragmatisme, ketidakpastian, kesulitan, hambatan, konservatisme, dan lain-lain.(12) Tentu perubahan seringkali terjadi karena adanya beragam sebab, baik itu perubahan yang kecil maupun besar dengan sebab yang positif atau negatif. Tasikmalaya, yang menjadi subjek kajian inipun tentu akan mengalami sebuah perubahan dalam masa transisinya dari sebuah kotif menjadi kota otonom.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat tulisan dengan judul, “TASIKMALAYA DALAM TRANSISI, DARI KOTIF MENJADI KOTA OTONOM (1999-2004)”. Sepanjang pengetahuan penulis, pengertian otonomi dan dampaknya terhadap perubahan sosial sudah cukup banyak yang membahas. Akan tetapi, belum ada yang membahas mengenai desentralisasi di lingkup Tasikmalaya,(13) baik itu perubahan secara fisik maupun secara mental. Sehingga penelitian ini menawarkan alternatif baru terhadap wacana perubahan yang terjadi setelah adanya desentralisasi atau pemekaran wilayah di lingkungan tersebut.

Hal inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk melanjutkan penelitian tersebut. Adapun secara tegasnya mengapa di Kota Tasikmalaya tentu semata-mata mencari contoh yang berbeda dalam berbagai aspek perubahan yang telah terjadi pada masa transisi dari sebuah kotif menjadi kota otonom.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
Ada beberapa pertanyaan mendasar dalam pikiran penulis, 1) apakah ada yang salah dengan otonomi yang dilakukan Kotif Tasikmalaya menjadi sebuah kota yang mandiri bernama Kota Tasikmalaya? Dan 2) apakah dasar pembangunan itu bukan sekedar bersifat ekonomi semata, tetapi juga antropoisme, dimana kepentingan penduduk lokal dapat tersalurkan?

Kedua pertanyaan itulah yang mendasari pemahaman penulis mengenai desentralisasi, otonomi, maupun pemekaran wilayah beserta dampak yang dibawanya. Sejarah kota adalah sebuah hal yang akan menjadi dasar metodologis tulisan ini dibuat.
Sejarah juga tidak bisa dilepaskan dalam konsep discontinue sehingga harus memiliki batasan secara temporal.

Maka disini dipilihlah batasan temporal yaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2004. Menjadi sebuah daerah otonom tentu harus memiliki stabilitas secara multi-aspek, entah itu ekonomi, politik, atau hukum. Tahun 1996 adalah salah satu tahun tragedi bagi daerah Tasikmalaya. Pada tahun tersebut, terjadi konflik komunal yang diisukan menjurus menjadi kerusuhan berbalut SARA.(14) Oleh karena itu tahun 1999 dipilih sebagai awal tahun penelitian karena selang tiga tahun tersebut dianggap menjadi tahun konsolidasi setelah terjadi tragedi.

Tahun 2004 menjadi batasan secara temporal dalam penelitian tersebut. Salah satu aspek yang mendasarinya adalah bahwa tahun 2004 dirasa sudah cukup memiliki banyak bukti-bukti dalam mendukung teorema mengenai konsep change dalam sejarah. Tahun 2006 memiliki selang 5 tahun setelah terjadi pemekaran wilayah sehingga tentu dapat dicecar apakah wajah Kota Tasikmalaya sudah mengalami perubahan atau belum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diringkas menjadi permasalahan-permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini. 1) Seperti apakah kondisi Tasikmalaya sebelum adanya otonomi menjadi Kota Tasikmalaya? 2) Apa saja yang mendasari perubahan Tasikmalaya menjadi sebuah kota yang otonom?, dan 3) Seperti apa “wajah” Kota Tasikmalaya setelah menjadi sebuah kota yang otonom?
Dari rumusan masalah beserta pokok-pokok masalahnya, tulisan ini menjadi tulisan sejarah kota.(15)

C. Tujuan Penelitian
Menggubah sedikit pernyataan dari Kuntowijoyo, penulisan sejarah hadir sebagai ilmu profetik dimana dia menjadi kritik sosial atas keadaan yang terjadi.(16)
Dari sini muncul tujuan penulisan yang dimaksud, yakni sebagai kritik sosial terhadap terjadinya otonomi yang telah terjadi di Kota Tasikmalaya dengan melihat apakah ada penyimpangan atau kesuksesan dalam otonomi yang telah terjadi. Tentunya, selain beban moral yang telah disebutkan, memperbanyak referensi sebagai buku sejarah kota khususnya dalam kajian sejarah kontemporer adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka
Akhir-akhir ini, studi mengenai sejarah kota meningkat secara pesat karena terjadi pula perubahan gerak budaya, ekonomi, politik, dan sosial ke ranah wilayah perkotaan.(17) Namun, kebanyakan sejarah yang terlalu sering dibahas masih berupa kota-kota yang bersifat kota besar dengan jumlah penduduk yang banyak, sedangkan untuk kota yang bisa dikatakan kota kecil belumlah banyak. Oleh karena itu akan menjadi hal yang cukup menarik ketika penulis mengalami kesulitan dalam menemukan penulisan sejarah kota (kecil) dalam sebuah buku utuh. Akan tetapi penulis menggunakan tinjauan tiga buah buku sebagai tinjauan.

Djoko Suryo(18), Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, buku ini menceritakan tentang sejarah sosial pedesaan di wilayah yang mencangkup Karesidenan Semarang dalam kurun 1830-1900 yang terbagi menjadi delapan 6 bab, disertai 1 bab pendahuluan, 1 bab kesimpulan, dan beberapa lampiran. Secara umum, buku ini membahas permasalahan sosial yang terjadi ketika terjadi perubahan sektor penduduk dan ekonomi di Semarang akibat munculnya kolonial. Selain itu, ada pula bab yang membahas tentang masalah-masalah yang timbul di masyarakat karena adanya krisis ekonomi dunia yang melanda pada tahun 1880-an.

Yang menarik dalam buku ini ialah menceritakan pola perubahan sosial yang terjadi dan dibatasi sebuah ruang bernama residen. Mengacu pada pola administrasi dan jumlah penduduk, bisa penulis bandingkan untuk mencoba pola yang sama dalam ruang spasial yang bernama kota. Dalam buku ini, digunakan untuk mengisi pemahaman tentang masalah sejarah sosial dan sejarah kota itu sendiri, utamanya dalam bab tiga ketika penelitian ini dilaporkan.

Buku kedua, yakni Nina Herlina Lubis(19), Banten dalam Pergumulan Sejarah, menceritakan sejarah daerah Provinsi Banten, dimulai dari masa pra-sejarah (menurut Nina Herlina Lubis)(20) hingga terbentuknya sekarang menjadi Provinsi Banten. Terlepas dari unsur-unsur yang lebih politis terhadap keluarnya buku tersebut, penulis lebih menangkap bagaimana sebuah sejarah daerah dan sejarah kontemporer ditulis. Selain itu, adanya bahasan mengenai masalah desentralisasi wilayah antara Jawa Barat dan Banten setidaknya memberi gambaran bagaimana sebuah pemekaran wilayah terjadi.

Dari dua tinjauan pustaka tersebut, ada dua gambaran mengenai bagaimana sejarah sosial dalam lingkup ruang bernama kota beserta sejarah kontemporer dan sekelumit masalah pemekaran wilayah dapat disajikan. Memang, untuk tinjauan pustaka mengenai daerah Tasikmalaya sendiri belum terlalu banyak, misalnya sebuah disertasi dari Emuch Herman Soemantri(21), Sejarah Sukapura, Sebuah Telaah Filologis.

Dalam disertasinya, Emuch Herman Soemantri lebih menjadi sebuah tinjauan filologis sehingga ketika metode yang digunakan tentu akan lebih mengacu pada metode penelitian bahasa atau kebudayaan. Terlepas dari itu, dalam disertasinya tersebut, Emuch menawarkan bagaimana naskah Sajarah Sukapura bisa menghadirkan fakta-fakta sejarah, tentunya setelah dilakukan kritik sehingga menghasilkan fakta sejarah yang valid mengenai sejarah di daerah Sukapura.(22)

E. Metode dan Sumber
Metode yang digunakan dalam tulisan ini tentu berupa metode sejarah(23) dengan pemaparan tulisan berupa deskriptif-naratif. Tema yang berbentuk kota lebih cenderung berbentuk kewilayahan, namun tidak dipungkiri bahwa akan terkandung banyak pendekatan melalui ilmu sosiologi, khususnya sosiologi kota. Tanpa mengesampingkan dari dasar penulisan yakni sejarah, penulis berusaha melakukan pendekatan berupa sosio-historis tanpa melupakan unsur-unsur alam yang harus diperhatikan.

Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah ini antara lain,
1. Mencari dan menghimpun sumber informasi (heuristik),
2. Mengkritik (critism) sumber informasi dan materi yang didapat, baik itu berupa kritik internal maupun kritik eksternal,
3. Setelah itu baru terjadi proses interpretasi dan mensintesakan penemuan-penemuan materi dan sumber informasi.

Adapun sumber-sumber berupa data dilakukan dengan dua cara, yakni sumber kepustakaan dan sumber wawancara.
1. Sumber Kepustakaan
Sumber kepustakaan dapat dilakukan di perpustakaan maupun data-data penyajian berupa buku atau format digital. Sumber kepustakaan berguna sebagai dasar pijakan sebelum melakukan wawancara atau untuk mendapat basic knowledge terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sumber kepustakaan dalam penelitan ini didapat dari beberapa sumber antara lain di Perpustakaan Kota Tasikmalaya, Perpustakaan FIB-UGM, Perpustakaan Sekip UGM, maupun Perpustakaan Kota Jogjakarta.
2. Sumber Wawancara
Sebagai penulisan sejarah kontemporer tentu sumber wawancara menjadi sebuah hal yang penting dan bukan sekadar melengkapi penelitian. Sumber wawancara didapat dari orang-orang yang mengalami langsung proses perubahan Kota Tasikmalaya, baik itu yang berada di institusi maupun masyarakat umum.

F. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian ini setidaknya akan ditulis dalam 5 bagian. Pada bagian pertama pengantar yang berisikan latar belakang, dasar-dasar pokok permasalahan dalam penelitian, selain itu juga dimunculkan batasan-batasan dalam lingkup spasial dan temporal dalam penelitian yang dilakukan tersebut. Pada bagian selanjutnya ialah awal pemaparan. Disinilah letak sejarah kota akan dimunculkan sebagai background pembaca dapat memahami permasalahan yang terjadi. Disini pula diterangkan mengapa sampai muncul otonomi, pengertian otonomi, desentralisasi, maupun hal-hal yang berkaitan mengenai kota administratif.

Pada bagian selanjutnya, disini inti dari permasalahan yang terjadi. Dimana akan dibahas mengenai keadaan Kota Tasikmalaya mengenai sebelum terjadinya otonomi. Selain itu ada subbagian yang menceritakan kondisi dan peristiwa apa saja yang terjadi ketika otonomi terjadi. Bagian keempat atau bab keempat menceritakan mengenai perubahan apa saja yang telah terjadi setelah otonomi terjadi. Perubahan administrasi mengubah pola kebijakan dan juga bagaimana sistem tata ruang kota yang telah berubah setelah otonomi

Bagian selanjutnya ialah kesimpulan setelah penelitian itu terjadi. Isinya adalah menjawab apa saja rumusan yang telah dikemukakan pada awal bagian laporan ini. Pada bagian terakhir berupa penutup, yang berupa daftar pustaka maupun lampiran-lampiran yang sekiranya bisa menambah pemahaman mengenai penelitian ini.

BAB II
PEMERINTAHAN PUSAT DAN KEBIJAKAN


A. Pemerintah Pusat dan Arus Reformasi
Beberapa peristiwa di tahun 1998 mempengaruhi stabilitas politik baik itu di tingkat Pusat (Jakarta) maupun di Daerah (Tasikmalaya). Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia. Wakil Presidennya, Habibie disumpah untuk menjadi presiden RI selanjutnya menggantikan Soeharto. Ketika Habibie menggantikan Soeharto, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya. Isu-isu itu adalah (1) masa depan reformasi, (2) masa depan ABRI, (3) masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, (4) masa depan Soeharto, keluargana, kekayaanya, dan kroni-kroninya, dan (5) masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.(24)

Hingga pergantian dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, angin reformasi dan kesempatan untuk melakukan otonomi dilakukan sebesar-besarnya. Bahkan sejak bulan Januari 2001 dimulailah desentralisasi, yang termasuk di dalamnya penyerahan sumber daya ekonomi dan politik kepada tingkat pemerintahan di mana lembaga dari pemerintahan yang baik pun bahkan kurang maju dibandingkan dengan tingkat pusat.(25)

Munculnya arus desentralisasi membawa aspek perubahan, begitupun di Tasikmalaya. Desentralisasi terbawa hangat dengan bungkus semangat reformasi. Perubahan sistem administrasi daerah adalah salah satu bentuk dari nilai semangat yang dibawa dari desentralisasi. Meskipun dengan arus desentralisasi tersebut membawa peluang korupsi dan penyimpangan yang makin meluas.(26)

B. Desentralisasi dan Pilihan Otonomi
Desentralisasi bukanlah kata yang baru untuk didengar namun masih banyak orang yang awam terhadap makna kalimat tersebut. Otonomi seringkali membawa semangat desentralisasi, sejarah (sebagai peristiwa) membuktikan bahwa ketika Orde Baru makzul, salah satu agenda yang dibawa reformasi ialah otonomi. Gambar disamping mencontohkan bahwa dalam sentralisasi, kewenangan politik dan administrasi berada di atas atau puncak kekuasaan.


1. Kewenangan politik
2. Kewenangan administrasi

Dari gambar tersebut merujuk skema bagaimana sebuah desentralisasi terjadi. Sebagai sebuah organisasi yang besar dan kompleks, Negara Indonesia tidak akan menjadi sebuah efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakan pada puncak hierarki organisasi/pemerintah pusat. Maka diperlukanlah desentralisasi pada dua kewenangan tersebut.

Jika mengacu pada daerah Tasikmalaya, sebenarnya kotif hanya memiliki satu kewenangan semata yakni urusan adminis-trasi (sesuai dengan namanya kota administratif) dan tidak untuk kewenangan politik. Kewenangan politik Kotif Tasikmalaya mengacu pada induknya yakni Kab. Tasikmalaya.

Semangat otonomi menginginkan hal yang lain, khususnya masyarakat Kotif Tasikmalaya. Otonomi artinya kebebasan masya-rakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan nasional. Karena itu, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal. (27)

Setidaknya ada beberapa keuntungan jika dilakukan desentralisasi, yakni;
1. Memberi penilaian yang tepat pada sifat-sifat yang berbeda-beda pada wilayah dan penduduknya,
2. Sebagai senjata yang ampuh terhadap birokrasi, semakin jauh jarak instansi yang harus mengambil keputusan dari rakyat semakin besar sifat-sifat buruk dari birokrasi merajalela,
3. Pemerintahan sentral belum tentu cukup mengenal keadaan setempat,
4. Mempermudah ikut-sertanya penduduk dalam melaku-kan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.(28)

C. Kota Administratif, Sebuah Perkenalan
Setelah memahami makna otonomi maupun desentralisasi, lantas apakah yang dimaksud dengan kota administratif? Kota administratif adalah salah satu unsur bentuk hirarki dalam pemerintahan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Dalam UU tersebut walikota kepala administratif bertanggung jawab kepada bupati kepala wilayah kabupaten tempat kotif itu berada.

Sebenarnya dalam UU No. 5 Tahun 1974, sudah ada keinginan untuk melaksanakan desentralisasi. Namun ternyata dalam penerapannya masih berupa sentralistik karena terkait dengan pembagian dana APBN maupun APBD.

Dari gambar hirarki diatas terlihat bahwa walikota kotif bertanggung kepada bupati, sedangkan camat yang terdapat di wilayah kotif bertanggung jawab kepada walikota kotif.

BAB III
TASIKMALAYA, SEBELUM BERUBAH

A. Tasikmalaya, Sebelum Otonomi

Kota Tasikmalaya adalah sebuah wilayah yang berada di tenggara Provinsi Jawa Barat. Berada di titik koordinat 108 08' 38" – 108 24' 02" BT dan 7 10' – 7 26' 32" LS, dengan jarak kurang lebih 105 km dari pusat pemerintahan provinsi, Bandung. Kota Tasikmalaya memiliki sejarah yang tidak bisa dilepaskan dengan Kotif Tasikmalaya maupun Kab. Tasikmalaya. Adanya Kota Tasikmalaya sendiri disebabkan adanya keinginan masyarakat Kotif Tasikmalaya untuk menjadi sebuah daerah otonomi yang terlepas dari Kabupaten Tasikmalaya.(29)

Kotif Tasikmalaya berdiri pada tanggal 3 November 1976, disertai dengan keluarnya PP No. 22 tahun 1976. Yang menjadi Walikota Administratif pertama ialah Drs. H. Oman Roosmaan. Kotif inilah cikal bakal kemunculan dari Kota Tasikmalaya. Bisa dikatakan bahwa daerah Tasikmalaya sendiri merupakan daerah yang cukup strategis. Dengan jarak kurang lebih 105 km dari Kota Bandung dan 60 km dari perbatasan Jawa Tengah, Cilacap, Kota Tasikmalaya menjadi daerah transit perdagangan di jalur selatan Pulau Jawa.

Kotif Tasikmalaya merupakan gabungan dari 3 kecamatan. Kecaman itu berturut-turut seperti angka, (1) Kec. Cipedes, (2) Kec. Cihideung, dan (3) Kec. Tawang. Kec. Cihideung adalah pusat dari pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Tasikmalaya.

Dengan strategisnya letak Tasikmalaya, potensi investasi pun meningkat. Akan tetapi ekonomi rakyat mulai terpinggirkan. Keberadaan batik sukapura, payung geulis, kelom geulis, dan kerajinan tikar mulai terpinggirkan.(30) Hal ini karena keberadaan lokasi pemasaran yang tidak merata, selain terlalu terpusatnya keberadaan pasar. Dengan adanya konflik 1996,(31) situasi ini makin memperparah keadaan ekonomi Tasikmalaya khususnya para pengrajin. Baru beberapa bulan kemudian dimulai kembali pembangunan daerah yang sempat terbengkalai hampir beberapa bulan.

Arah pembangunan Tasikmalaya berpusat di daerah Cihideung dan sepanjang jalan K. H. Zaenal Mustofa, selain menjadi pusat ekonomi daerah tersebut berdekatan dengan Masjid Agung dan Gedung DPRD Kab. Tasikmalaya. Seperti pada umumnya kota di Pulau Jawa, selalu ada daerah yang bernama kaum. Yang biasanya letaknya dekat dengan Masjid Agung, daerah yang biasa disebut kaum di Tasikmalaya terletak di Jalan R. Ikik Wiradinata.

Meski begitu letak alun-alun atau lapangan letaknya cukup jauh dari Masjid Agung sendiri, sekitar 400 meter sebelah timur dari Masjid Agung. Di sebelah alun-alun terletak Pendopo Kabupaten Tasikmalaya. Selain menjadi daerah yang cukup strategis di bidang ekonomi, Tasikmalaya sendiri merupakan pusat pendidikan khususnya bagi daerah Priangan Timur.(32) Hal ini dikarenakan jumlah instansi pendidikan yang cukup banyak disertai dengan adanya beberapa universitas dan perguruan tinggi yang bertempat di Tasikmalaya.

Untuk masalah kesehatan, Tasikmalaya pada saat itu memiliki sebuah Rumah Sakit Umum Daerah yang cukup besar. Bangunan bekas peninggalan Belanda masih tampak di RSUD Tasikmalaya tersebut. Sering pula terjadi kemacetan di depan jalan RSUD ini karena jalannya yang tidak terlalu lebar namun banyaknya pengguna yang menggunakan jalan tersebut.

Setelah kemelut yang terjadi di tingkat nasional mengenai reformasi, hembusan angin perubahan pun terjadi di Tasikmalaya. Perubahan pergantian kekuasaan di pusat mengubah sistem dan tatanan pemerintahan di daerah. Ketika reformasi menjadi obat mujarab bagi pembangunan, Tasikmalaya tidak ingin kehilangan andil dalam meningkatkan pembangunan, khususnya bagi daerah.

Hal ini terjadi ketika Walikota Administratif dipimpin oleh Bubun Bunyamin. Bubun Bunyamin beserta jajaran Kotif mengupayakan terjadinya perubahan status dari yang semula kota administratif menjadi kota yang otonom dan mengatur penuh urusan daerahnya.

B. Ketika Otonomi Terjadi
Berbicara mengenai otonomi tentu akan selalu ada dua mata koin yang dibawa, ada yang pro dan kontra. Begitupun dengan otonomi di Kota Tasikmalaya. Meski tidak terlalu kisruh seperti perubahan otonomi Kota Cimahi,(33) Kota Tasikmalaya pun mengalami sedikit pertikaian, misalkan mengenai hari jadi Kota Tasikmalaya.(34)

Setidaknya ada tiga acuan mengenai hari jadi Kota Tasikma-laya, dan ketiganya menggunakan acuan sejarah kolektif untuk menguatkan argumen dalam penetapan hari jadi. Ada tiga tanggal yang digunakan untuk penetapan hari jadi, yakni tanggal 3 November 1976, 21 Juni 2001, dan 17 Oktober 2001.(35) Misal 3 Oktober 1976 dipilih sebagai hari jadi karena pihak ini beranggapan bahwa Kota Tasikmalaya tidak mungkin berdiri terlepas dari Kota Administratif Tasikmalaya. Sehingga yang harus dilakukan ialah mengakui eksistensi Kotif Tasikmalaya sebagai dasar dari Kota Tasikmalaya.(36)
Setiap tanggal dipilih karena memiliki peran tersendiri bagi terbentuknya Kota Tasikmalaya. Meskipun hasil akhir memilih tanggal 17 Oktober 2001, karena menganggap tanggal tersebut merupakan momentum dari awal lahirnya Kota Tasikmalaya.(37)

Untuk wilayah Kota Tasikmalaya sendiri ditetapkan bahwa yang menjadi wilayahnya ialah daerah-daerah yang dahulu berupa Kotif Tasikmalaya, ditambah beberapa kecamatan yang menjadi batas antara kotif dan kabupaten. Kecamatan yang masuk menjadi wilayah Kota Tasikmalaya ialah Kec. Kawalu, Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Indihiang, dan Kec. Mangkubumi. Total ada 8 kecamatan yang menjadi wilayah Kota Tasikmalaya.

Hal yang paling penting dan membedakan antara kotif dan kota ialah ada dan tidaknya DPRD. Maka dibentuk pula DPRD Kota Tasikmalaya yang sudah jelas berbeda dengan DPRD Kab. Tasikmalaya. Setelah adanya otonomi ini pula, aset-aset milik Kab. Tasikmalaya yang berada diwilayah kota dipindahtangankan, atau pun dijual untuk membeli kembali wilayah di daerah Singaparna, pusat pemerintahan Kab. Tasikmalaya.

BAB IV
PERUBAHAN SETELAH BERUBAH

A. Kini, Setelah Otonomi

Dengan menganggap perubahan status dari kotif menjadi kota pada tanggal 17 Oktober 2001 tentu akan mempermudah kita memperbandingkan hasil-hasil yang diraih setelah Tasikmalaya menjadi sebuah kota otonom. Tentu mengubah daerah dan memberlakukan desentrasi bukanlah sekadar membagi dan memperbanyak kursi jabatan di birokrasi. Harus ada peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas masyarakat.

Setelah menjadi kota otonomi, Tasikmalaya menjadi salah satu kota yang maju dengan pesat. Dengan dibentuknya pola tata ruang, membuat sektor pembangunan diharapkan sesuai dengan pola yang telah direncanakan, sehingga pembangunan lebih berhasil. Di bidang infrastruktur, Kota Tasikmalaya menempat-kan gedung-gedung untuk melayani masyarakat dalam sebuah komplek. Letaknya terdapat di Jalan Ir. H. Juanda. Gedung seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa dinas lainnya menempati gedung dalam komplek tersebut.


Wilayah Kota Tasikmalaya, gabungan dari Kotif Tasikmalaya dan beberapa wilayah dari Kab. Tasikmalaya. Adapun nama kecama-tan secara berturut-turut ialah, (1) Kec. Cipedes, (2) Kec. Cihideung, (3) Kec. Tawang, (4) Kec. Indihiang, (5) Kec. Mangkubumi, (6) Kec. Kawalu, (7) Kec. Taman Sari, dan (8) Kec. Cibeureum

Adapun yang menjadi Gedung DPRD terletak di Jalan R.E. Martadinata, yang letaknya pun tidak jauh dengan komplek perkantoran di jalan Ir. H. Juanda. Gedung DPRD kota dan DPRD kabupaten memang berbeda. Untuk kabupaten letaknya berada di pusat kota, namun akan dipindahkan ke Singaparna.

Untuk balai kota sendiri, sebenarnya Kota Tasikmalaya pernah mengalami perpindahan gedung. Gedung yang pertama terletak di Jalan Noenoeng Tisnasaputra, disana adalah gedung Bale Kota (Balai Kota) yang pertama. Namun terjadi perpindahan ke Jalan Letnan Harun, sedangkan gedung yang lama mengganti nama menjadi Bale Wiwitan dan menjadi gedung Dinas Pertanian.

Kecamatan Cihideung, sebagaian Kecamatan Tawang dan sebagian Kecamatan Cipedes telah membentuk pusat kota yang cukup baik. Meskipun keberadaan institusi pendidikan berada di pusat kota yang mengakibatkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu tidak dapat terelakan. Keberadaan pusat perbelanjaan yang memanjang di jalan K.H. Zaenal Mustofa membentuk kerumunan orang yang membuat hiruk pikuk kota makin terasa. Adapun Masjid Agung Tasikmalaya telah berubah wajah. Tahun 2002 masjid tersebut mengalami perbaikan dan renovasi, sehingga mencerminkan adanya perubahan disegenap bidang setelah otonomi dilaksanakan.

Pola ruang pusat kota tidak berubah dengan pesat, karena masih menggunakan pola ketika menjadi kotip. Masjid terletak dipusat kota disamping gedung DRPD Kabupaten. Gedung DPRD milik Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu dari banyaknya aset kabupaten yang belum dipindahtangankan kepada Kota Tasikmalaya.

Salah satu perubahan yang terjadi selepas otonomi ialah berubahnya status desa menjadi kelurahan. Hal ini ditandai dengan keluarnya Perda Kota Tasikmalaya No. 30 tahun 2003. Setelah itu hampir semua desa di wilayah Kota Tasikmalaya mengganti nama menjadi kelurahan.

Selain perubahan nama, dibentuk pula sentralisasi dibidang industri maupun pola pembangunan. Terbagi menjadi 5 BWK, pola tersebut masih berupa perluasan dari ketika menjadi kotip. Kelima BWK tersebut itu ialah BWK Pusat Kota, BWK I, BWK II, BWK III, BWK IV, dan BWK V.
Adapun kelima BWK itu ialah,
1. BWK I ialah BWK Pusat Kota, meliputi Kec. Cihideung, sebagian Kec. Cipedes dan sebagian Kec. Tawang;
2. BWK II ialah wilayah bagian kota yang meliputi sebagian Kec. Indihiang, sebagian Kec. Cipedes, dan sebagian Kec. Cihideung;
3. BWK III ialah wilayah bagian kota yang meliputi sebagian Kec. Cihideung, sebagian Kec. Tawang, sebagian Kec. Mangkubumi, sebagian Kec. Kawalu, sebagian Kec. Cibeureum, dan sebagian Kec. Tamansari;
4. BWK IV ialah wilayah bagian kota yang meliputi sebagian Kec. Kawalu dan sebagian Kec. Mangkubumi;
5. BWK V ialah wilayah bagian kota yang meliputi Kec. Cipedes dan Kec. Cihideung.(38)

Tumbuh kembangnya Kec. Cihideung, sebagian Kec. Cipedes dan sebagian Kec. Tawang tentu tidak lepas dari keadaan historis daerah tersebut. Sekiranya pusat ekonomi dipindahkan tentu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Maka pembangunan Kota Tasikmalaya masih hanya berupa meneruskan pembangunan dari Kotip Tasikmalaya.

Pembangunan sebuah kota tidak bisa dilepaskan dari keberadaan soundscape, khususnya di daerah perkotaan.(39) Di Kota Tasikmalaya, soundscape yang umumnya terdengar ialah suara kernet (atau kenek) angkutan kota, klakson mobil di persimpangan jalan, maupun adzan yang dikumandangkan masjid pada waktu-waktu tertentu. Di daerah yang menjadi pusat kerumunan semisal di Jalan RSU, suara klakson menjadi hal yang sering didengar. Pada tahun 2004, disertai dengan pertumbuhan ekonomi, populasi kendaraan bermotor pun diperkirakan mengalami lonjakan. Berbeda ketika masih tahun 1999 dimana jumlah kendaraan bermotor masih sedikit suara kebisingan yang dihasilkan pun lebih sedikit. Di jalan protokoler, umumnya jalur yang dilewati trayek kendaraan umum. Jalan tersebut antara lain jalan Lengkong, jalan Tarumanagara, jalan Citapen, dan jalan Mitra Batik.

Salah satu indikator keberhasilan dari otonomi ialah peningkatan kualitas manusia. Meningkatnya penduduk Kota Tasikmalaya ternyata mampu dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan. Hal ini terlihat dari kenaikan angka harapan hidup dan juga inflasi masyarakat Kota Tasikmalaya.(40)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi Tasikmalaya sebelum adanya otonomi adalah adanya dua sistem administrasi, yakni Kotif Tasikmalaya dan Kab. Tasikmalaya. Kab. Tasikmalaya ialah induk dari Kotif Tasik-malaya. Sistem kotif ini menyebabkan Tasikmalaya memiliki walikota administratif, yang bertugas untuk membangun dan meningkat-kan wilayah Tasikmalaya menjadi lebih baik.

Wilayah yang termasuk Kotif Tasikmalaya saat itu ialah Kec. Cipedes, Kec. Tawang, dan Kec. Cihideung yang merupakan pusat pembangunan di wilayah Tasikmalaya. Pusat aktifitas ekonomi banyak berlangsung di ketiga kecamatan tersebut, ditambah lagi wilayah Kec. Cihideung merupakan pusat perekonomian di Tasikmalaya bahkan Priangan Timur.

Ketika wacana reformasi muncul ke permukaan, Tasikmalaya pun berbenah untuk mengadakan reformasi, termasuk di bidang pemerintahan dan struktur daerah. Walikota Administratif saat itu, Bubun Bunyamin beserta masyarakat Kotif Tasikmalaya berharap Kotif Tasikmalaya menjadi sebuah kota yang otonom tanpa harus menginduk lagi kepada Kab. Tasikmalaya.

Setelah otonomi dan pembentukan Kota Tasikmalaya sudah selesai, kini pembangunan seharusnya sudah mulai terarah. Kota Tasikmalaya menjadi lebih terbuka dengan pembangunan. Tentu pembangunan dengan terstruktur tanpa mengakibatkan konflik komunal yang pernah terjadi pada Tahun 1998.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pun membawa efek negatif dari adanya urban. Peningkatan polusi suara akibat meningkatnya jumlah penduduk dan mobilitas kendaraan adalah salah satunya. Namun patut diacungi jempol ialah kemampuan Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kesejahter-an masyarakat dalam waktu singkat setelah terjadinya otonomi.


(1) Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003): 59

(2) Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005): 5

(3) Kuntowijoyo, op.cit., hal. 63 -72

(4) Bun Yamin Ramto, “Pola Kebijakan dalam Sistem Pengelolaan Kota” Prisma, No. 5 Tahun XXI, 1992: 15.

(5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

(6) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah

(7) Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agustus 2007

(8) Konsep otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan desentralisasi kekuasaan bisa dikatakan mengalami perbedaan secara mendasar. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri (badan administrasi sendiri), contoh khusus ialah otonomi khusus untuk Aceh yang memungkinkan Aceh memiliki hukum syariah. Pemekaran wilayah lebih diartikan sebagai pembagian dari satu kabupaten, kota atau daerah menjadi beberapa kabupaten, kota, atau daerah, ini tak bisa dilepaskan dari aspek ke-ruang-an. Sedangkan desentralisasi mengandung arti sebagai penyerahan tugas dan wewenang urusan pemerintahan daerah tingkat atasnya kepada daerah. Mengenai masalah administrasi dalam otonomi lihat Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, (Jakarta : Erlangga, 2004)

(9) Kotif Cimahi menginduk kepada Kota Bandung, Kotif Tangerang menginduk kepada Kab. Tangerang, Kotif Cirebon menginduk kepada Ka. Cirebon, Kotif Banjar menginduk kepada Kab. Ciamis, dan Kotif Tasikmalaya menginduk kepada Kab. Tasikmalaya.

(10) Terdapat dalam poin menimbang pembentukan Kota Tasikmalaya, Undang-Undang No. 10 Tahun 2001.

(11) Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 mengenai pembentukan Kota Tasikmalaya

(12) Sutoro Eko, “Pelajaran Desentralisasi dan Demokrasi Lokal”, dalam Jamil Gunawan dkk., Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, (Jakarta : LP3ES, 2005): 416

(13) Dalam tulisan ini nama Tasikmalaya mengacu pada 3 daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kotif Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Untuk kota dan adalah perubahan dari kotif. Dibedakan jika sebelum tahun 2001, tidak ada yang namanya kota melainkan kotif Tasikmalaya. Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya adalah tempat menginduknya Kotif Tasikmalaya sebelum mengotonomikan dirinya menjadi sebuah kota.

(14) Untuk lebih lengkap lihat Hadad Thoriq dan Ali Nuryasin, Amarah di Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam, (Jakarta : ISAI, 1998)

(15) Dalam tulisan singkatnya, Dias Pradadimara menganalisis bahwa ruang kota memiliki sejarah dengan proses pembentukannya yang dapat dilacak dan dianalisa secara jelas, itulah yang dimaksud dengan sejarah kota. Lihat Dias Pradadimara, “Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar”, dalam Freek Colombijn (dkk), Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005): hal. 252

(16) Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006): hal. 225

(17) Sri Margana dan M. Nursam, Kota-Kota di Jawa: Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010)

(18) Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900 (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1989)

(19) Nina Herlina Lubis, Banten dalam Pergumulan Sejarah, (Jakarta : LP3ES, 2003)

(20) Ada juga yang lebih setuju menggunakan istilah pra-literatur history, atau prasejarah tulisan.

(21) Emuch Herman Soemantri, “Sejarah Sukapura Sebuah Telaah Filologis,” Universitas Indonesia 1979, tidak diterbitkan.

(22) Istilah untuk daerah yang sekarang bernama Tasikmalaya berupa sebuah daerah afdeeling dalam Karesidenan Priangan. Terdiri dari Sukapura (Tasikmalaya dahulu), Limbangan (Garut dahulu), Bandung, Galuh (Ciamis dahulu), dan Cianjur.

(23) Definisi metode menurut kamus Webster’s Third New International Dictionary of The English Language ialah suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan sesuatu obyek. Dalam tulisan selanjutnya Helius Sjamsuddin mengutip dari tulisan Sartono bahwa metode sejarah bisa dikatakan sebagai “bagaimana mengetahui sejarah”. Lihat lebih lengkap di Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2007), hal. 12-19

(24) Ricklefs, Merle C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta : Serambi, 2008), hal. 655

(25) Ibid., hal. 673

(26) Ibid.

(27) Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : Grasindo, 2005), hal. 8-9

(28) Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta; Rineka Cipta, 1990), hal. 37-39

(29) Wawancara dengan R. H. Djuha Suwita, 74 tahun, orang yang terlibat ketika otonomi mulai dijalankan.

(30) Batik sukapura, payung geulis, kelom geulis, dan kerajinan tikar dikatakan sebagai ekonomi rakyat karena pengusahanya biasaya berupa orang-orang rumahan. Semuanya merupakan hasil kebudayaan yang sudah berlangsung sekian lama. Daerah penghasil kebudayaan tersebut biasanya terletak di daerah periferi. Batik sukapura ialah batik khas dengan corak asli Tasikmalaya, daerah produksi terletak di sekitar Kec. Cipedes. Payung geulis banyak diproduksi di Kec. Indihiang. Kelom geulis banyak diproduksi di Kec. Cibeureum. Sedangkan kerajinan tikar banyak diproduksi di Kec. Manonjaya, yang nantinya menjadi daerah Kabupaten Tasikmalaya.

(31) Konflik yang diisukan bermuatan SARA antara islam dan kristen, namun menurut realita lebih cenderung karena permasalahan ekonomi. Hal ini dikarenakan pusat perekonomian di Kota Tasikmalaya lebih banyak dikuasai oleh orang-orang etnis Tionghoa, yang mayoritas beragama kristen. Sehingga ketika api dalam sekam tersulut oleh isu agama, justru pengrusakan lebih banyak ke pusat ekonomi Tasikmalaya. Lihat di Hadad Thoriq dan Ali Nuryasin, Amarah di Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam, (Jakarta : ISAI, 1998)

(32) Daerah-daerah yang dahulu merupakan daerah Karesidenan Priangan yang letaknya berada di sebelah timur. Adapun daerah yang biasa disebut Priangan Timur ialah Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

(33) Pertikaian yang terjadi dalam otonomi Cimahi lebih bercondong kepada permasalahan ekonomi. Kotif atau sekarang Kota Cimahi merupakan pusat industri bagi daerah Kota Bandung. Tentu jika otonomi terjadi, sebagian APBD Kota Bandung akan hilang. Hal ini pernah kisruh dan terjadi pertikaian yang cukup panjang antara pihak yang pro otonomi dan kontra otonomi.

(34) Sebenarnya pertikaian ini lebih dicondongkan pada banyaknya argumen-argumen untuk menetapkan perangkat sebuah kota. Misalkan hari jadi, lambang, atau anggaran dasar.

(35) Dalam draft Perda mengenai Hari Jadi Kota Tasikmalaya.

(36) Tanggal 3 Oktober 1976 adalah tanggal penetapan Kotif Tasik-malaya. Beberapa dari pendukung tanggal ini ialah dasar pijakan bahwa Kota Tasikmalaya adalah kelanjutan dari Kotif Tasikmalaya

(37) Tanggal 17 Oktober 2001 adalah tanggal penetapan dari Kota Tasikmalaya. Wilayah Kota Tasikmalaya sendiri merupakan Kotif Tasikmalaya ditambah beberapa kecamatan dari Kab. Tasikmalaya.

(38) Perda No. 8 Tahun 2004

(39) Penjelasan mengenai soundscape bisa dibaca dalam Freek Colombijn, “The Urban Soundscape in Indonesia” dalam A.B. Lapian dkk, Sejarah dan Peradaban: Sejarah dan Dialog Peradaban, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 153-161.

(40) Biro Pusat Statistik

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
A.B. Lapian dkk., Sejarah dan Peradaban: Sejarah dan Dialog Peradaban, Jakarta : LIPI Press, 2005.
Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2006.
_______, dan Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005.
Colombijn, Freek, dkk., Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2005.
Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM, 1988.
Emuch Herman Soemantri, “Sejarah Sukapura Sebuah Telaah Filologis,” Disertasi Universitas Indonesia 1979, tidak diterbitkan
Hadad Thoriq dan Ali Nuryasin, Amarah di Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam, Jakarta : ISAI, 1998.
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Grasindo, 2005
Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2007.
Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta; Rineka Cipta, 1990.
Jamil Gunawan dkk., Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, Jakarta : LP3ES, 2005.
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003.
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta : Erlangga, 2004.
Nina H. Lubis, Banten dalam Pergumulan Sejarah, Jakarta : LP3ES, 2003.
Ricklefs, Merle C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta : Serambi, 2008.
Sri Margana dan M. Nursam, Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010.
T. Ibrahim Alfian dkk., Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1987.

Internet :
www.bps.go.id, 23 November 2010, 16.30 WIB
www.mahkamahkonstitusi.go.id, 24 November 2010, 21.20 WIB
www.tasikmalayakota.go.id, 23 November 2010, 20.05 WIB

Majalah dan Makalah:
Prisma, No. 3, April 1976
Prisma, No. 6, Tanpa bulan, 1984
Prisma, No. 5, Tanpa bulan, 1992

2 komen:

  Miftahul Falah

17 Januari 2012 00.08

Kota Tasikmalaya memang perubahan dari Kotip Tasikmalaya. Tetapi sejarahnya tidak hanya dimulai ketika dirinya menjadi sebuah kotip. Dalam penelitian saya, embrio Kota Tasikmalaya sudah ada setidak-tidaknya sejak tahun 1820. Namanya District Tassikmalaija, Afdeeling Zoud Soemedang. Wilayahnya relatif sama dengan wilayah Kota Tasikmalaya sekarang. Jadi, untuk mendapatkan pemahaman tentang Kota Tasikmalaya, tidaklah berlebihan kalau dilihat setting historis agak ke belakang. Terus berkarya.

  Taufik Al Zurjani

24 Januari 2012 19.47

Setuju kang, ini cuma penelitian awal. maksudnya meneliti secara kontemporer. dalam artian beberapa perubahan politik juga bisa mengubah keadaan sosial. nuhun komentar dan kritiknya :)

Twitter